KETIKA semua mendapat kesempatan yang sama, kenapa harus ada satu pihak yang diberi kelonggaran?

Ini kesan yang kutangkap ketika KPU berencana memberi peluang kepada caleg perempuan untuk secara otomatis mendapat kursi sebagai legislator. Jika sebuah partai mendapat tiga kursi, maka kursi ketiga akan diberikan kepada caleg perempuan.

Kebijakan ini diambil sebagai reaksi dan ketakutan akan minimnya legislator perempuan hasil pemilu legislatif, sebagai dampak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang intinya menggariskan bahwa legislator yang mendapat kursi adalah yang meraih suara terbanyak. Bahkan sejumlah organisasi perempuan di Indonesia dengan tegas mengatakan, putusan MK itu secara langsung memperkecil peluang perempuan menjadi wakil rakyat.

Secara pribadi aku menganggap kekhawatiran ini terlalu mengada-ada. Bukankah justru dengan suara terbanyak, peluang caleg perempuan untuk terpilih semakin besar? Jangankan 30 persen, perempuan justru berpeluang menduduki 50 persen kursi parlemen.

Dengan sistim suara terbanyak, semua caleg memiliki peluang sama, apapun nomor urutnya, dan apapun jenis kelaminnya.

Jadi, kenapa perlu ada perlakuan khusus untuk caleg perempuan?

Aku sendiri punya beberapa teman perempuan yang menjadi caleg, dan secara obyektif aku nilai mereka sangat pantas untuk menjadi wakil rakyat, terutama jika pertimbangannya intelegensi dan wawasan. Namun aku lebih senang jika mereka menjadi legislator karena memang dipilih rakyat, karena konstituen menganggap mereka layak, dan bukan karena mendapat ‘jatah’.

Anda setuju?